Pola Pengawasan Komisi Informasi Aceh Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Propinsi Aceh

Amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mewajibkan setiap badan publik untuk dapat memiliki keterbukaan dalam pelayanan informasi kepada masyarakat. Dengan kehadiran aturan hukum tersebut menjamin hak masyarakat memperoleh dan mengakses yang dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan mengetahui menjelaskan pola pengawasan dilakukan oleh Komisi Aceh (KIA) mewujudkan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat (SKPA). berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif, informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling. Teori dari Sondang P. Siagian digunakan menganalisis permasalahan. Dari hasil analisis, penulis menilai bahwa pelaksanaan KIA terhadap implementasi SKPA berjalan efektif. Tinggal mengupayakan bagaimana meningkatan kinerja sebagian masih rendah.Mandate of Law concerning Openness Public Information has required every public agency to be able have openness in providing information the public. The presence these laws guaranteed right community obtain and access they need. This study aims identify explain pattern supervision carried out by Commission realizing disclosure within Working Unit research is a qualitative type with descriptive approach, informants this were determined through sampling technique. Supervision theory from used analyze problem. From results analysis, authors consider that implementation MCH on been running effectively. It remains only find how can improve performance some SKPAs, which are still low.